Calon Menteri di Kabinet Jokowi, Profesional atau Politikus?
Ini Penjelasan Presiden Jokowi Mengenai Susunan Calon Menteri di Periode Kedua.
Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi mengaku tidak akan membedakan latar belakang professional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024 nanti.
Pasalnya banyak kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
“Kabinet diisi oleh orang ahli dibidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari professional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang professional,” tutur Jokowi.
Sikap Jokowi ini berbeda dengan pertama kali ia terpilih menjadi Presiden di tahun 2014 lalu. Dimana Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari professional.
Akan tetapi, saat ini menurut Jokowi hal itu tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan proesional atau parpol.
“Yang penting setiap kementerin diisi oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya, sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” ujar Jokowi.
Calon Menteri Jokowi Profesional atau Politikus?
Terpilihnya kembali Jokowi di pilpres 2019, jelas gerbong koalisi partai plitik di pemerintahan bertambah panjang. Untuk itu, Jokowi disarankan tidak sembarangan memilih menteri untuk kabinetnya di periode kedua.
Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Prof Maswadi Rauf mengatakan “Presiden harus mementingkan keahlian. Sebab, kalau menteri nggak ahli, dia tidak akan bisa buat apa-apa. Kalau Jokowi pengen kerja, kerja, kerja ya jangan sembarangan kerja, tapi kerja berdasarkan keahlian.”
Maswadi tidak menampik keberadaan dukungan partai politik berperan dalam keterpilihan Jokowi-Ma’ruf sehingga menjadi pertimbangan Jokowi dalam mengisi menteri-menteri di kabinetnya. Namun, ia menilai sebaiknya Jokowi tetap menjadikan keahlian sebagai pertimbangan utama, baru setelahnya latar belakang parpol.
“Parpol dinomorduakanlah, sebab dia kan juga tidak bisa mengabaikan dukungan politik dari parpol-parpol itu. Jadi, dalam memilih itu yang pertama adalah profesionalisme, kedua dukungan parpol,” ujar Maswadi.
Menurut Maswadi, sebaiknya dikotomi menteri dari kalangan parpol maupun profesional dihilangkan saat menyusun kabinet.
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Ia meminta Jokowi dan KH Ma’ruf Amiin untuk mengikuti saran yang sudah lebih dahulu disampaikan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, yaitu agar Jokowi-MMa’ruf Amin membentuk zaken kabinet.
Artinya, kabinet diisi ahli dan professional dalam bidang masing-masing. Namun, Mahfud menekankan, yang terpenting orang-orang itu tidak memiliki jejak terkait korupsi.