Jika Ibu Kota Pindah, Berapa Biaya yang Dibutuhkan?
Pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa telah diputuskan oleh Presiden Jokowi. Terkait dengan pemindahan tersebut tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibu Kota yang saat ini di Jakarta ke tempat lain, apalagi ke luar Jawa?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa biaya untuk memindahkan Ibu Kota diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan luas lokasi diperkirakan 40.000 hektar.
“Kita mencaoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi dimana skenaro satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan baiya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS,” ungkap Bambang.
Lahan dengan luas 40.000 nantinya untuk pembangunan kementerian dan lembaga, legislatif dan yudikatif, TNI, Polri, dan para pelaku ekonomi. Setidaknya terdapat 1,5 juta jiwa yang di antaranya terdiri dari aparatur sipil negara.
“Dengan penduduk 1,5 juta, maka pemerintah membutuhkan 15 persen lahan, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbukau hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario pertama,” ungkap Bambang.
Kemudian untuk skenario kedua, dengan lahan yang lebih sempit, yakni 30.000 hektar diperkirakan membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.
Aparatur sipil negara yang bekerja di Kementerian dan lembaga, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, serta pelaku ekonomi jumlah nya mencapai 870.000 jiwa.
Menurut Bambang, biaya untuk pemindahan Ibu Kota atau membangun kota baru mencapai Rp 466 triliun dengan porsi Rp 250 triliun dibiayai pemerintah dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang menambahkan bahwa arahan dari Presiden Jokowi terkait dengan pembiayaan tersebut diharapkan tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga, namun kendali penuh ada pada pemerintah.
Hal tersebut juga sudah dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan biaya pemindahan Ibu Kota tersebut masih dalam tahap wajar karena nantinya akan dilakukan kerjasama baik dengan BUMN, swasta, maupun kerjasama dalam bentuk KPBU.