Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Jawa
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri telah melakukan rapat terbatas terkait dengan pemindahan ibu kota yang berlangusng di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepala Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas tersebut ada tiga opsi yang ditawarkan kepada Presiden Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tidak pindah atau tetap berada di Jakarta namun kawasan Istana dan Modan akan dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lemabaga negara. Artinya kawasan pemerintahan menjadi satu dengan tujuan agar koordinasi pemerintah lebih efisien.
Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, namun masih dalam radius 50-70 km dari Jakarta.
Sementara opsi ketiga adalah ibu kota pindah ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.
“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, takni memindahkan Ibu Kota Ke luar Jawa. Ini merupakan putusan penting yang ada pada hari ini,” ungkap Bambang.
Bambang mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil Presiden Jokowi adalah Indonesia tidak Jawa sentris. Dengan pemindahan Ibu Kota tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata di semua wilayah.
“Dan tentunya akan dilanjutkan dengan rapat terbatas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” ungkapnya.
Sebelumnya pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah melakukan pemetaan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Di Pulau Kalimantan tersebut terdapat tiga alternatif yang dapat dijadikan Ibu Kota baru, antara lain Palangkaraya yang berada di Kalimantan Tengah, Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya di Kalimantan Timur.