Istana: Usulan BPIP soal Kabinet Zaken, Presiden Jokowi Respons Positif
BPIP mengusulkan Presiden Joko Widodo membuat kabinet zaken jika terpilih di periode 2019-2024.
Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Joko Widodo atau Jokowi membentuk kabinet zaken jika terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi dikabarkan menyambut positif usulan BPIP tersebut.
“Saya kira Bapak Presiden memberikan repons yang positif (usulan BPIP soal kabinet Zaken). Tapi apapun alasannya namanya juga usulan, karena itu menjadi kewenangan presiden, jadi sah-sah saja,” ujar Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Terlebih usulan ini datang dari Anggota Dewan Pengarah BPIP yakni Ahmad Syafii Ma’arif. Menurutnya, wajar saja jika Jokowi menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu pertimbangan terbaik.
“Itu usulan, saran, masukan dari orang-orang terbaik, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, yang sekelas Pak Syafii Ma’arif itu kan tidak diragukan dari sisi kapasitasnya, kapabilitasnya, intelektualnya, sebagai seorang mantan pemimpin organisasi Islam terbesar di negeri ini, tentu saja kan sesuatu yang bagus,” ujar Ngabalin.
Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan ini pun memastikan bahwa Jokowi selalu memperhatikan usulan dari orang-orang baik di sekitarnya. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa pembentukan cabinet merupakan hak perogatif presiden.
“Presiden itu kan selalu beliau memperhatikan, bahwa beliau melaksanakan atau tidak itu menjadi kewenangan mutlak pribadi sebagai hak perogratif presiden,” ungkap Ngabalin.
Seperti yang diketahui, kabinet zaken sendiri merupakan kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu. Untuk kabinet zaken yang diusulkan Syafii yakni cabinet zaken yang terdiri atas para ahli dan diperbolehkan dari kalangan politisi. Namun politikus tersebut ditentukan Jokowi, bukan parpol.
“Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, cabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya,” ujar Syafii di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis (9/5).