Meski Ibu Kota Pindah, Anies Tetap Bangun Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memastikan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tidak akan mengganggu pembangunan di DKI terhambat. Menurut Anies pembangunan akan terus dilakukan untuk mengatasi permasalah yang ada.
“Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintah di Jakarta atau luar Jakarta, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan,” ungkap Anies usai mengikuti ratas di Kantor Presiden.
Menurutnya, ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seperti masalah lingkungan hidup, pengelolaan udara, ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, transportasi, dan lainnya.
Anies menambahkan bahwa Presiden Jokowi setuju meski Ibu Kota nantinya pindah namun pembangunan di Jakarta terus berjalan.
“Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus,” ungkapnya.
Terlebih lagi apabila Ibu Kota pinah ke tempat lain, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis. Jadi yang dipindahkan sebenarnya pusat pemerintahannya saja. Terkait dengan investasi, bisnis, dan perdagangan akan tetap di Jakarta.
Pada rapat terbatas sebelumnya Anies tetap mengajukan proyek infrastruktur kepada Presiden Joko Widodo di Istana. Nilai proposal yang diajukan Anies mencapai Rp 571 triliun.
Dalam sidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa terdapat rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung pihaknya.
Rincian tersebut antara lain pengembangan jaringan MRT spanjang 223 km senilai Rp 214 triliun, pengembangan jaringan LRT sepanjang 116 km senilai RP 60 triliun, pengembangan panjang rute TransJakarta sepanjang 2.149 km senilai Rp 10 triliun.
Kemudian pembangunan jaringan rel elevated looplnes sepanjang 27 km senilai Rp 27 triliun, pemukiman 600.000 unit Rp 90 triliun, ketersediaan air bersih Rp 69 triliun, revitalisasi angkot 20.000 unit senilai Rp 4 triliun, dan pengendalian banjir senilai Rp 70 triliun.