Program Kerja Jokowi Ini, Jadi Perhatian di Forum Internasional
Apa program kerja Jokowi yang menjadi perhatian di Forum Internasional? Penasaran? Yuk simak!
Progran kerja Jokowi jadi perhatian di Forum Internasional Asia-Pacific Forestry Week (APFW) 2019.
Acara forum internasional Asia-Pacific Forestry Week (APFW) ini bersamaan dengan pertemuan ke 28 Asia Pacific Forestry Commission (APFC) di Incheon, Korea Selatan yang berlangsung pada 17-21 Juni 2019.
APFC adalah forum dua tahunan FAO regional Asia-Pasifik. Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah Forest for Peace and Well-Being (Hutan untuk Kedamaian dan Kesejahteraan).
Program Kerja LHK Jokowi Jadi Perhatian di Forum Internasional
Salah satu program kerja Jokowi yang menjadi perhatian di forum tersebut yakni sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan kebijakan atau program kerja pemerintahan Jokowi antara lain, kebijakan reforma agraria dalam bentuk tanah objek reforma agrarian dan perhutanan sosial, perubahan iklim, restorasi gambut dan reklamasi lahan kritis, system verifikasi legalitas kayu, dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.
Siti menjelaskan reforma agraria dilakukan pemerintah melalui penataan pemukiman masyarakat serta lahan mata pencaharian masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
“Masyarakat mendapatkan akses kepemilikan legal dibawah Tora (Tanah Objek Reforma Agraria),” ujar Siti.
Sejalan dengan hal tersebut, juga dilaksanakan program Perhutanan Sosial dan pengakuan secara resmi hutan adat. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khusunya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menyebut, hingga Mei 2019, Tora mencapai 2,4 juta hectare, Perhutanan Sosial sebesar 3,1 juta hectare, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 juta hectare.
Saat ini sumber bahan baku untuk industri di Indonesia, berasal dari kayu rakyat dengan besaran sumbangan 14,3% dari total 8,25 juta m3.
Hal ini dilanjutkan dengan intervensi yang terkait dengan fasilitasi akses pasar kayu legal. Hingga saat ini terdapat 294 kelompok petani hutan yang terdiri dari 106 ribu orang anggota dengan luas area sekitar 1 juta Ha.
“Tahun ini akan difasilitasi 140 kelompok petani hutan untuk produktivitas mereka melalui dukungan kebijakan, peralatan dan pembinaan,” kata Bambang.
Peningkatan yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan insentif untuk mengembangkan pengadaan barang bersertifikat (legal) di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan pasar.
Pemerintah Indonesia juga menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun seluas 5,5 Juta Ha tersebar di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas RPJMN.
”Indonesia telah menginvestasikan Rp3,9 triliun. Selain itu perbaikan lingkungan pasca tambang melalui reklamasi diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan,” kata Bambang.
Indonesia juga merekomendasikan FAO untuk membangun digital platform guna memberikan wadah update bagi negara anggota dan memperluas manfaat bersama.
“Sidang sangat mengapresiasi platform Indonesia dalam mewujudkan Forest for Peace and Well-being terutama yang terkait dalam penyelesaian konflik akses lahan, konflik tenurial adat, kemiskinan melalui pemberian akses Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,” ungkap Bambang.
Hal tersebut ditopang dengan program pemerataan ekonomi yang bertumpu tidak hanya pada akses lahan, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar serta peningkatan kapasitas masyarakat.