Menkeu Jamin Pengelolaan Utang Negara Dilakukan Secara Hati-Hati

Pengelolaan utang negara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dilakukan secara hati-hati (prudent). Menkeu juga menyebut bahwa penggunaan utang juga benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang memiliki prioritas didahulukan.

Menteri Keuangan Kabinet Indonesia kerja ini mencontohkan beberapa kasus tentang pengelolaan utang negara, salah satunya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2018 yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat luas.

Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan, titik kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan utang negara antara lain dapat dilihat dari rasio utang yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Walaupun Pemerintah mencari pinjaman, kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan pinjaman dalam rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari produk domestik bruto. Nilai tersebut jauh di bawah batas maksimum yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu sebesar 60% terhadap produk Domestik Bruto,” jelas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (27/3/2019) dilansir dari sindonews.com.

Disisi lain Menkeu mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berisi antara lain komponen pendapatan, baik dari perpajakan, hibah, maupun pembiayaan dan belanja bukanlah merupakan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan bernegara dan kesejahteraan rakyat.

Iklim Investasi di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan dalam Era Digital

Oleh karena itu, tegas Menkeu, pemerintah sudah, akan dan terus mengelola APBN secara profesional dengan berprinsip APBN adalah uang rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya.

“Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran setiap tahun. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa APBN adalah uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” tandasnya.

Selama ini jelas terlihat bahwa pemerintah terus berupaya benar-benar melakukan pengelolaan utang negara dengan sangat hati-hati, hal ini dilakukan agar nantinya kondisi keuangan Indonesia stabil dan mampu menopang berbagai kebutuhan dalam negeri.